LPKAN Indonesia Kritisi UU dan Peraturan-Peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945

0
186

Jakarta, LpkanNews.com – Sehari sebelum menggelar Acara Halal Bihalal dan Rampinas DPP LPKAN Indonesia memenuhi Undangan Focus Group Discussion KemenKumHam RI untuk menyampaikan “Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Pemerintahan” Senin 24 Juni 2019, di Lantai 2 Gedung Badan Pembinaan Hukum Nasional KemenKumHam RI Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Clilitan Jakarta, yang dihadiri oleh :

  1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK RI;
  2. Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB.
  3. Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Komisi ASN;
  4. Direktur Peraturan Perundang-undangan, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara.
  5. Ketua Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta.
  6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
  7. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan.
  8. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Abdul Rasyid Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, menyampaikan pada acara FGD tersebut sebagai berikut ;
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efisien dan efektif, bersih dan akuntabel dalam pelayanan publik dan pembangunan nasional, maka dipandang perlu memperhatikan  hal-hal sebagai berikut :

  1. Apabila terdapat pandangan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang yang dalam pengawasan aparatur sipil negara selama ini dinilai tidak berjalan secara baik, solusinya tidaklah serta merta dengan membangun lembaga baru, melainkan dapat pertama-tama dengan penguatan serta perbaikan kinerja, koordinasi, dan akuntabilitas dari Kementerian. Mengingat semua ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang KASN sebenarnya dapat dilaksanakan oleh kementerian dan atau instansi pemerintahan yang berwenang, maka keberadaan KASN seyogyanya dihapuskan.
  2. Ketidak jelasan tentang Korpri dalam UU No. 5 Tahun 2014 apakah kedinasan atau di luar kedinasan menimbulkan permasalahan pada penerapan sistem merit, adanya potensi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan instansi pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang terkait manajemen ASN, dan juga berakibat pada permasalahan terkait pemetaan distribusi ASN pusat dan daerah.
  3. Perlu adanya penghapusan, revisi, serta penyempurnaan pada ketentuan-ketentuan  dan pasal-pasal dalam UU No. 5 Tahun 2014 agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, fungsi, wewenang antar kementrian, lembaga, dan instansi pemerintahan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi yang melayani, efisien, efektif, bersih, akuntabel, kompeten, terbebas dari intervensi politik, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
  4. Percepatan reformasi birokrasi dengan kebijakan dan manajemen ASN yang disebut dengan Sistem Merit berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sitem Merit diamanatkan penerapannya untuk mewujudkan pegawai ASN yang berintegritas, professional, netral, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, Namun pada Pelaksanaan dan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dtemukan adanya hambatan yang dihadapi instansi dalam membangun sistem merit tidak hanya keterbatasan dana, namun juga keterbatasan kemampuan para pengelola pegawai untuk menyiapkan berbagai prasyarat yang diperlukan. Disamping itu, komitmen yang kuat sangat diperlukan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.
  5. Data pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, netralitas, dan sistem merit pada pemerintah pusat dan daerah. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa: 1) Jumlah instansi pemerintah yang benarbenar siap menerapkan sistem merit masih belum terlalu banyak; 2) Kementerian dan LPNK lebih siap dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi dalam menerapkan sistem merit; 3) Pemerintah Provinsi di Jawa lebih siap daripada Pemerintah Provinsi di luar Jawa; dan 4) Pemerintah Provinsi di wilayah Timur relatif tertinggal dibandingkan Pemerintah Provinsi lainnya.

Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia laksanakan Halal Bihalal dan Rapimnas bertempat di RM Bumbu Desa Jl. Cikini Raya No 72 Menteng Jakarta Pusat. Dalam Rapimnas LKPAN yang ke dua ditahun 2019, R. Muhammad Ali Ketum DPP LPKAN Indonesia menegaskan, pertama; Evaluasi dan Penyegaran Pengurus DPP terkait Sekjend, Ketua OKK, Bendum, Jajaran Pengurus Harian, Penyempurnaan Kompisisi dan Personalia Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, serta Peninjauan dan Evaluasi terkait Mandat dan SK DPD se-Indonesia tentang komitmen dan eksisitensi LPKAN Indonesia. Kedua; Pembahasan Rencana Strategis Program Kerja LPKAN Indonesia terkait UU dan Peraturan-Peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, Pengawasan Penggunaan Dana Desa, dan Pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Penasehat Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdiyanto,SH,Ketua Dewan Pakar Letjen TNI (Purn) Prof Syarifudin Tippe,dan anggota Dewan Penasehat letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat serta Pembina Wibisono,SH,MH, dan juga dihadiri oleh pengurus DPP dan beberapa DPD dari Jatim, Bali, DIY Jogya dan DKI Jakarta.

Pada acara tersebut juga telah diserahkan SK kepengurusan LKHAI (Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia) sebagai organisasi sayap LKPAN dalam hal Kajian dan Advokasi Hukum yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pendampingan dalam kasus hukum, ujar Wibisono.

Dalam Sambutannya Tedjo Edhi mengatakan Bahwa LPKAN kedepan harus menjadi organisasi yang Independent,profesional dan terpercaya yang terus mengawasi kinerja aparatur negara, ” LPKAN harus menjadi lembaga yang disegani, dan dimulailah dari diri sendiri untuk berbenah dan baru kita koreksi orang lain”,kata mantan Menko polhukam ini.

Sementara Ketua Dewan Pakar Syarifudin tippe menceritakan pengalaman saat membuat “Bangsa Indonesia buku Perang Modern” bersama Wibisono di tahun 2004, ada cerita menarik untuk dijadikan bahan kajian tentang Proxy perang modern yang sekarang terjadi di bangsa ini, yaitu perang tanpa alutsista “perang proxy” dan kewaspadaan untuk generasi penerus agar berhati hati dalam menghadapi situasi bangsa ini, papar Jendral yang mempunyai gelar profesor dibidang Pertahanan.

LPKAN kedepan akan terus berkiprah dan segera membentuk DPD dan DPC di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia agar eksis dan memberi manfaat kepada masyarakat, saat ini sudah ada 8 mandat untuk pembentukan DPD-DPC baru, yaitu Jabodetabek,beberapa DPC di jatim dan Jateng,kedepan LPKAN juga akan Melakukan MOU dengan lembaga Tinggi negara seperti KPK, Mabes Polri, Jaksa Agung, BNN, MenkoPolhukam dan Menkumham serta kementrian Dalam Negeri, sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah dalam hal mewujudkan pemerintah yang bersih dan melayani masyarakat. Ujar Abdul Rasyid Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here